StoryTime.id, Jakarta – Anggota Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, bersama anggota DPRD Lampung dari Fraksi NasDem dan tokoh masyarakat Way Kanan mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Rabu (1/4/2026).
Kedatangan rombongan ke kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu untuk mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), khususnya bagi aktivitas tambang emas rakyat di Way Kanan, Lampung.
Dalam pertemuan tersebut terungkap, proses penerbitan IPR masih terhambat karena belum adanya usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Bustami mengatakan, pihak Ditjen Minerba sebenarnya sudah tiga kali menyurati Pemprov Lampung melalui Dinas ESDM. Namun hingga kini, belum ada respons.
“Dari penjelasan Dirjen Minerba, syarat utama penerbitan IPR adalah usulan WPR dari pemerintah provinsi. Surat sudah tiga kali dikirim ke Pemprov Lampung melalui Dinas ESDM, tetapi sampai sekarang belum ada balasan,” kata Bustami.
Ia menilai lambannya respons pemerintah provinsi berpotensi memperpanjang polemik tambang emas ilegal yang selama ini terjadi di Way Kanan.
Menurutnya, persoalan tambang ilegal tidak bisa hanya diselesaikan dengan penindakan hukum, tetapi juga perlu solusi regulasi melalui penerbitan izin resmi.
“Masalah tambang emas ilegal ini sudah menjadi persoalan sosial. Aparat tidak bisa disalahkan saat melakukan penertiban, tapi di sisi lain masyarakat juga mencari nafkah. Karena itu, penerbitan IPR harus dipercepat agar aktivitas tambang rakyat bisa legal,” ujarnya.
Bustami juga mengungkapkan, masih ada 13 provinsi di Indonesia—termasuk Lampung—yang belum menyampaikan usulan WPR ke Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba.
Padahal, kata dia, penerbitan IPR memiliki siklus terbatas, yakni hanya dilakukan setiap lima tahun.
“Kesempatan ini tidak datang setiap saat. Kami minta Pemprov Lampung segera merespons surat Dirjen Minerba agar proses penetapan WPR bisa berjalan,” tegasnya.
Ia turut mendorong pemerintah kabupaten/kota di Lampung yang memiliki potensi pertambangan untuk segera mengusulkan WPR ke pemerintah provinsi, agar bisa diteruskan ke Kementerian ESDM.
Menurut Bustami, langkah itu penting untuk mengakhiri polemik tambang emas rakyat di Way Kanan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Editor: StoryTime.id.
