StoryTime.id – Penunjukan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan sebagai Ketua IMI Lampung Selatan tidak sekadar pergantian kepengurusan organisasi otomotif biasa.
Di balik keputusan itu, muncul satu pertanyaan yang terus bergulir di ruang publik: apa sebenarnya urgensi seorang pejabat strategis pemerintah memimpin organisasi otomotif?
Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat lumrah. Pejabat masuk organisasi, membangun jaringan, lalu mendukung kegiatan olahraga. Namun bagi sebagian lainnya, langkah tersebut dinilai terlalu politis untuk dianggap kebetulan semata.
Sebab jabatan Kepala Dinas PUPR bukan posisi biasa. Dinas ini mengelola proyek pembangunan, infrastruktur, hingga anggaran besar yang selalu menjadi pusat perhatian publik.
Ketika seorang pejabat dengan pengaruh sebesar itu masuk ke organisasi yang memiliki relasi luas dengan komunitas, sponsor, event, dan dunia usaha, maka tafsir publik pun berkembang liar.
Ada yang melihatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap olahraga otomotif. Tapi tidak sedikit pula yang mencium aroma perluasan pengaruh.
“Yang dipertanyakan bukan boleh atau tidaknya. Tapi kenapa harus pejabat aktif dengan posisi strategis? Apa tidak ada tokoh otomotif lain?” ungkap seorang pegiat komunitas motor di Kalianda.
Pertanyaan itu bukan tanpa dasar. Selama ini IMI identik dengan dunia balap, pembinaan atlet, komunitas motor, dan event otomotif. Organisasi ini membutuhkan sosok yang hadir di tengah komunitas, memahami kultur otomotif, dan fokus membangun prestasi.
Karena itu, ketika kursi ketua justru diisi pejabat birokrasi, sebagian komunitas merasa ada jarak yang sulit dijelaskan.
Di sisi lain, ada pula yang menilai penunjukan tersebut merupakan strategi memperkuat akses dan dukungan pemerintah terhadap dunia otomotif.
Dengan posisi dan jaringan yang dimiliki, kegiatan IMI diyakini bisa lebih mudah mendapatkan fasilitas maupun dukungan daerah.
Namun justru di titik itulah kritik mulai mengeras.
Publik khawatir organisasi olahraga berubah menjadi ruang baru konsolidasi kekuasaan.
Kekhawatiran itu muncul karena batas antara kepentingan organisasi, relasi bisnis, dan kekuatan birokrasi sering kali menjadi kabur ketika pejabat aktif berada di dalamnya.
Apalagi hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai alasan utama penunjukan tersebut. Tidak ada paparan visi besar, tidak ada arah pembinaan yang dijelaskan ke publik. Yang muncul justru spekulasi dan pertanyaan.
Di warung kopi, komunitas motor, hingga media sosial, isu itu terus dibicarakan. Sebagian mendukung, sebagian lain memilih curiga. Dan di tengah minimnya keterbukaan, ruang tafsir publik semakin melebar.
Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab apakah kehadiran Kadis PUPR di kursi Ketua IMI benar-benar untuk membesarkan dunia otomotif Lampung Selatan, atau hanya menjadi bagian dari peta pengaruh baru di luar jalur birokrasi.
Redaksi: StoryTine.id.
