STORYTIME.ID,Bandar Lampung– Kejuaraan Karate Bertaraf Nasional yang digelar di GOR Siger Wayhalim Bandar Lampung yang digelar pada 26-28 Juni 2026 lalu, menuai sorotan dari peserta dan official.
Ajang yang diikuti sekitar 3.600 peserta itu diwarnai berbagai persoalan, mulai dari kericuhan di arena pertandingan, minimnya pengamanan, hingga dugaan ketidaksiapan panitia menyediakan medali untuk kategori festival.
Kericuhan terjadi saat pertandingan berlangsung. Sejumlah official dan pelatih menyebut adu mulut hingga adu fisik dipicu ketidakpuasan terhadap keputusan wasit dan juri.
“Yang ribut sampai terjadi adu fisik itu justru pelatih dari Lampung sendiri karena tidak puas dengan penilaian wasit dan juri. Kami malu sebagai tuan rumah karena semua itu disaksikan kontingen dari luar daerah,” ujar seorang official yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (29/6).
Selain kericuhan, sistem pengamanan juga menjadi sorotan. Sejumlah pelatih menilai pengamanan hanya mengandalkan petugas keamanan swasta tanpa dukungan aparat TNI maupun Polri, padahal kejuaraan berskala nasional dengan ribuan peserta dinilai membutuhkan pengamanan yang lebih memadai.
“Event nasional sebesar ini seharusnya melibatkan aparat TNI dan Polri. Faktanya, pengamanan hanya mengandalkan petugas keamanan swasta. Ketika keributan terjadi, situasinya sulit dikendalikan,” kata seorang pelatih.
Persoalan lain muncul pada kategori festival. Sejumlah peserta mengaku medali yang disiapkan panitia habis ketika pertandingan belum selesai. Bahkan, beredar informasi bahwa medali baru dipesan beberapa hari menjelang pelaksanaan kejuaraan sehingga proses produksinya tidak selesai tepat waktu.
Akibatnya, pertandingan kategori festival disebut dihentikan sebelum seluruh peserta tampil. Sejumlah official menyebut hampir 90 persen peserta festival tidak sempat bertanding dan dijanjikan tetap menerima medali emas yang akan dibagikan sekitar satu bulan setelah kejuaraan berakhir.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan sejumlah kontingen dari luar Lampung, di antaranya dari Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara.
Ketua FORKI Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menyatakan akan menyampaikan protes kepada PB FORKI apabila informasi tersebut terbukti benar.
“Kalau benar medali habis padahal pertandingan festival belum selesai, panitia harus bertanggung jawab. Kami datang jauh-jauh dari luar provinsi dengan harapan pelaksanaannya sesuai yang disampaikan dalam proposal. Kalau seperti ini, saya akan melapor dan menyampaikan protes ke PB FORKI. Kejuaraan yang membawa nama Piala Presiden seharusnya tidak dikelola secara asal-asalan,” tegas salah seorang pelatih.
Di tengah berbagai polemik tersebut, sejumlah official juga mempertanyakan penggunaan nama kejuaraan. Mereka mengaku rekomendasi yang diterbitkan PB FORKI menggunakan nama Indonesia Open Karate Championship, sementara dalam pelaksanaannya ajang tersebut dipromosikan dengan branding Piala Presiden.
“Yang dipersoalkan peserta bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga penggunaan nama kejuaraan. Rekomendasinya Indonesia Open Karate Championship, tetapi di lapangan menggunakan branding Piala Presiden. Hal ini juga akan kami pertanyakan kepada PB FORKI,” ujar salah seorang official.
Sejumlah peserta mendesak panitia memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kericuhan pertandingan, sistem pengamanan, polemik distribusi medali, hingga penggunaan nama kejuaraan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik dan mencoreng citra ajang karate nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, panitia pelaksana maupun PB FORKI belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan peserta dan official.
Editor: StoryTime.id
