StoryTime.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa selama bertahun-tahun, bahasa ekonomi di Indonesia hanya menjadi milik “kasta atas”. Istilah seperti defisit dan surplus seolah menjadi simbol ancaman dan kabar gembira yang tak pernah benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.
“Selama ini, kata defisit terdengar seperti ancaman kiamat. Kata surplus seolah kabar baik, meski rakyat tak tahu surplus itu mampir ke dapur siapa,” ujar Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/10).
Namun, kata Bamsoet, situasi itu kini mulai berubah sejak munculnya sosok Purbaya yang berani membuka ruang dialog publik tentang transparansi ekonomi.
“Dinding menara itu mulai retak. Sebuah nama Purbaya, menendang pintu menara gading itu dari dalam, membuka ruang dialog di bawah. Kalimatnya terasa seperti kebocoran kebenaran dari ruang steril kekuasaan. Ia bukan sedang membakar, tapi menyalakan. Bukan sedang menyerang, tapi menggugah,” tutur mantan Ketua MPR RI tersebut.
Menurut Bamsoet, langkah Purbaya menimbulkan efek domino literasi ekonomi di tengah masyarakat. Rakyat mulai berpikir kritis, bukan sekadar mengeluh soal harga sembako, tetapi juga menelusuri penyebab tidak sampainya anggaran ke lapisan bawah.
“Semua belajar, semua bicara. Paulo Freire menyebutnya conscientização — kesadaran kritis yang membuat rakyat tak lagi pasif, tapi partisipatif, dan mampu membaca kekuasaan,” jelasnya.
Bamsoet menambahkan, Purbaya telah membuka “kotak pandora” yang selama ini dibiarkan tertutup rapat. Dalam pandangannya, Purbaya berhasil menjelaskan dengan bahasa yang sederhana namun menggugah: uang daerah yang tersimpan di deposito ibarat mobil dinas yang parkir di garasi tanpa kunci.
“Secara formal diam, tapi sebenarnya bisa dikendarai siapa saja. Pejabat dapat fee dari orang bank, uang rakyat tetap diam, ekonomi tidak berputar,” tegas Bamsoet.
Politisi senior Golkar itu menilai, inisiatif Purbaya merupakan momentum penting bagi bangsa ini untuk memperbaiki transparansi fiskal dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ekonomi negara.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan jargon ekonomi, tapi keberanian membuka kebenaran,” pungkasnya.
Editor: StoryTime.id
