KPK Jalin Kerja Sama Antikorupsi dengan Kiribati, Perkuat Jejaring Asia Pasifik Ketua KPK: Korupsi Bukan Sekadar Masalah Hukum, tapi Masalah Moral dan Integritas KPK Sita 44 Bidang Tanah di Karanganyar Terkait Kasus Pemerasan di Kemenaker Ratusan Pelajar di Bandung Barat Keracunan Usai Santap Makan Bergizi Gratis Sembilan Laga Seru Warnai Pekan Ini di Indonesia Super League Pentingnya Komunikasi Strategis dan Transformasi Digital dalam Penguatan Reputasi DPR

Berita

Agus Fatoni Raih Penghargaan Tata Kelola Keuangan Daerah 2026

Avatarbadge-check


					Agus Fatoni Raih Penghargaan Tata Kelola Keuangan Daerah 2026 Perbesar

JAKARTA, Storytime.id – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, meraih penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year 2026 (ITAY 2026). Penghargaan diserahkan oleh Komisaris Metro TV, Suryopratomo, di Studio Grand Metro TV, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ajang ITAY 2026 mengusung tema Transforming for Reinventing Indonesia, yang menekankan pentingnya inovasi, kepemimpinan visioner, serta kontribusi nyata dalam memperkuat daya saing bangsa.

Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas arahan dan dukungan yang diberikan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga berterima kasih kepada pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga yang selama ini bersinergi memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, melainkan untuk Kementerian Dalam Negeri, khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta seluruh pemerintah daerah,” ujar Fatoni.

Mantan penjabat gubernur di sejumlah provinsi itu menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang dilandasi komitmen, dedikasi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Di bawah kepemimpinannya, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri secara konsisten memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen utama transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dinilai penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fatoni menambahkan, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada anggaran, tetapi juga mencakup optimalisasi badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), barang milik daerah, serta pemanfaatan berbagai sumber pendapatan lainnya.

“Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan digunakan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga perlu kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan, sekaligus memastikan belanja daerah mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Penguatan tata kelola keuangan daerah tersebut selaras dengan program prioritas dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun penilaian ITAY 2026 dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri atas akademisi dan praktisi, antara lain Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Prof. Ricardi S. Adnan, konsultan komunikasi Dr.

Hifni Alifahmi, Guru Besar UIN Jakarta Prof. Zilhadia, serta Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Penilaian didasarkan pada lima kriteria utama, yakni prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi.( Bara).

Facebook Comments Box

Berita Lainnya

DPD Desak Izin Tambang Rakyat Way Kanan Dipercepat, Tersendat di Pemprov Lampung

1 April 2026 - 13:07 WIB

BGN Bantah Anggaran MBG Rp335 Triliun, Tegaskan Hanya Kelola Rp268 Triliun

1 April 2026 - 04:50 WIB

Liburan Hemat di Tepi Pantai! Grand Elty Krakatoa Tawarkan “April Hot Deals” Mulai Rp799 Ribu

30 Maret 2026 - 11:45 WIB

Dari Lelah yang Disembunyikan, dr. Adilla Berdiri di Puncak Wisuda

30 Maret 2026 - 06:31 WIB

Dua Tokoh Nasional Kunjungi Grand Elty Krakatoa, Dorong Pariwisata Lampung Selatan

29 Maret 2026 - 13:53 WIB

Story Trending Berita