Makassar, 9 Oktober 2025 — Di balik hiruk-pikuk geliat industri di timur Indonesia, ada ancaman yang tak tampak, namun nyata: bahan kimia, biologi, dan radioaktif yang bisa mencemari tanah, udara, dan air — tiga unsur kehidupan yang menopang peradaban manusia.
Namun, di sebuah ruangan sederhana di Makassar, sekelompok orang berseragam biru tua dan hijau lumut duduk satu meja, berbagi tekad yang sama: melindungi bumi dan manusia dari ancaman yang tak terlihat itu.
Mereka adalah tim dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi–Maluku (Pusdal LH SUMA) dan Korps Brimob Polda Sulawesi Selatan, dua institusi yang biasanya bekerja di medan berbeda — satu di laboratorium dan meja data, satu lagi di garis depan penanganan bahaya. Tapi kali ini, batas itu runtuh.
“Ancaman lingkungan adalah ancaman kemanusiaan. Kita tidak bisa bekerja sendiri,” kata Azri Rasul, Kepala Pusdal LH SUMA, dengan nada yang lebih menyerupai seruan moral ketimbang sekadar pernyataan resmi. Di matanya, menjaga lingkungan bukan sekadar pekerjaan birokratis, melainkan bentuk bela negara.
Di hadapannya, AKP Amiruddin, komandan Tim Kimia, Biologi, Radioaktif (KBR) dari Detasemen Gegana Brimob Sulsel, mengangguk pelan. Selama bertahun-tahun, timnya sering menjadi garda pertama ketika ada laporan bahan berbahaya di kawasan industri.
“Sebagian besar tugas kami bersinggungan langsung dengan lingkungan,” ujarnya. “Sinergi dengan KLH ini bukan pilihan, tapi kebutuhan.”
Pertemuan itu berlangsung cair, namun sarat makna. Para teknisi lingkungan berbicara tentang sistem pemantauan digital dan sensor udara; tim Brimob berbagi pengalaman di lapangan — tentang bagaimana bau logam di udara bisa jadi tanda kebocoran zat radioaktif, atau bagaimana kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
Di tengah diskusi itu, ada kesadaran yang tumbuh: bahwa teknologi tanpa kesiapsiagaan manusia hanyalah data dingin.
Karena itulah, keduanya sepakat membangun sistem deteksi dini dan mekanisme pelaporan cepat jika terjadi insiden KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif) di lapangan.
Momentum ini juga memperkenalkan wajah baru di lini depan pengawasan: UPT Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) Makassar — unit yang kelak akan memastikan industri di Sulawesi dan Maluku tak bermain-main dengan keselamatan ekologis.
Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang kerap mengingatkan bahwa ketika udara, tanah, dan air tercemar, yang terancam bukan hanya ekosistem, melainkan kelangsungan hidup bangsa.
Kolaborasi antara KLH/BPLH dan Brimob Polda Sulsel mungkin tak sepopuler proyek infrastruktur atau seremoni besar. Tapi di balik sunyinya kerja mereka, ada makna besar: membangun perisai sosial dan ekologis bagi jutaan nyawa yang bahkan tak tahu sedang dilindungi.
Di era ketika ancaman bisa datang tanpa suara — dari kebocoran pipa, limbah tak terpantau, hingga radiasi yang tak tercium — kolaborasi ini menjadi pesan kuat: negara hadir bukan hanya ketika bencana sudah datang, tapi saat bahaya masih berbisik
