KPK Jalin Kerja Sama Antikorupsi dengan Kiribati, Perkuat Jejaring Asia Pasifik Ketua KPK: Korupsi Bukan Sekadar Masalah Hukum, tapi Masalah Moral dan Integritas KPK Sita 44 Bidang Tanah di Karanganyar Terkait Kasus Pemerasan di Kemenaker Ratusan Pelajar di Bandung Barat Keracunan Usai Santap Makan Bergizi Gratis Sembilan Laga Seru Warnai Pekan Ini di Indonesia Super League Pentingnya Komunikasi Strategis dan Transformasi Digital dalam Penguatan Reputasi DPR

Ekonomi

Komisi XI Harap Menkeu Purbaya Perbaiki Komunikasi Politik dan Bangun Tim Ekonomi Solid

Story TimeIDbadge-check


					Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. Foto: Mario/vel Perbesar

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. Foto: Mario/vel

StoryTime.ID, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menegaskan dukungan penuh DPR terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan Misbakhun ialah ketika Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga tidak bisa serta-merta dialihkan tanpa pembahasan bersama DPR.

“Sama halnya ketika kami melihat Pak Purbaya langsung merespons dengan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Sebenarnya hal itu perlu dikonsultasikan dan dibahas bersama DPR. Namun karena masih dalam proses pembahasan APBN, ruang itu memang diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.

“Saya waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ini ditahan. Kalau perlu, PPN kita turunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen, untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat, karena kita sedang menghadapi tekanan pada daya beli,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.

“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.

Misbakhun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dukungan Komisi XI DPR terhadap Menteri Keuangan bersifat penuh.

“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa — itulah yang akan menjadi tolok ukur rakyat ke depan,” tandasnya.

Facebook Comments Box

Berita Lainnya

Anggota DPRD Lampung Dilaporkan ke BK, Diduga Kempeskan Ban Mobil Mahasiswi

2 Februari 2026 - 12:21 WIB

Batangtoru, Kebun Tua dan Denyut Hidup Warga di Tengah Pemulihan Bencana

31 Januari 2026 - 07:52 WIB

Amran Sulaiman Apresiasi Retret PWI 2026, Tegaskan Peran Strategis Wartawan dalam Pembangunan

30 Januari 2026 - 16:24 WIB

Di Balik Pemeriksaan Ketiga Bupati Pesawaran

24 Januari 2026 - 00:59 WIB

Musda XI Golkar Lampung Utara Mengerucut, Arnando Ferdiansyah di Puncak

22 Januari 2026 - 10:38 WIB

Story Trending Berita